Sejak tahun 2010, pemerintah telah mendirikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI guna mengkoordinasikan berbagai program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun perbatasan negara. Periode lima tahun ke depan, 2014-2019, pembangunan perbatasan negara tetap harus diprioritaskan dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara. Berikut wawancara bersama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Kadir Karding: 

Apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan negara ke depan?

Dari sisi kewilayahan, ya aspek sederhananya membangun jalan sepanjang perbatasan. Tidak ada cara-cara yang lain. Ini negara kesatuan, kita harus punya afirmasi, tugas-tugas khusus untuk perbatasan. Selama ini kan wilayah perbatasan kita bergeser karena tidak ada perhatian, tidak ada anggaran.

Perhatian yang seperti apa Pak?

Perhatian itu dalam bentuk satu political will, penganggaran, dan distribusi resources yang besar ke sana. Jadi, di sisi pemerintah ini harus ditegasi, fokus pada daerah perbatasan, benahi semuanya, mulai dari aspek fisiknya sampai pada semua sektor.

Selama ini pengelolaan perbatasan negara itu bagaimana Pak?
 
Kalau kita bicara perbatasan, pasti yang ada di benak orang itu tertinggal, ekonominya rendah, sekolahnya amburadul, buta hurufnya banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini, yang saya lihat selama ini, belum terintegrasi antara satu departemen dengan yang lain. Kementerian Pertahanan punya program, kementerian tertentu punya program, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal punya program, departemen-departemen lain punya program, Kementerian Sosial punya program, dan itu sebenarnya mungkin kalau diakumulasi, anggarannya itu lumayan. Penyakit di Indonesia itu, penyakit egosektoral, ini yang membuat sulit.

Next…